Jadi Berita

Oleh: Dinda Veska – PSFR Communication Officer

Oleh Kinanti Pinta Karana 

Dari kiri ke kanan: Seemal*, 13; Alma*, 14 dan Mira*, 15. Ketiga saudari dari etnis Rohingya Myanmar ini dikirim oleh orang tua mereka dengan kapal untuk menyelamatkan mereka dari pemerkosaan dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya di negara asal mereka. Mereka saat ini tinggal di penampungan sementara di Kuala Langsa, Aceh Timur. (© UNICEF Indonesia / 2015 / Kinanti Pinta Karana)

Langsa, INDONESIA, 25 Mei 2015 – Hari mulai beranjak siang ketika saya akhirnya tiba di area pelabuhan Kuala Langsa, Aceh, yang menjadi penampungan sementara bagi pengungsi dan migran dari Myanmar serta Bangladesh. Dalam periode antara tanggal 10 hingga 20 Mei, sebanyak 1,829 orang berlabuh di pesisir Aceh dan Sumatera Utara. Di antara mereka terdapat 599 anak-anak, termasuk 345 orang anak yang tidak didampingi orang tua.

Mereka menempuh perjalanan yang berat dari Negara masing-masing,  sebagian diantaranya melarikan diri dari tekanan dan ketidakadilan, sedangkan sebagian lain karena ingin bangkit dari kemiskinan. Banyak dari mereka yang hingga saat ini masih terombang-ambing di laut.

Ketika saya melangkah masuk ke barak perempuan dan anak-anak, saya melihat tiga orang gadis remaja duduk berdekatan di salah satu sudut ruangan. Saya tersenyum pada mereka dan mereka dengan malu-malu  membalas senyuman saya. Belakangan baru saya menyadari betapa luar biasanya senyum itu, jika mengingat perjalanan berat yang harus mereka tempuh di laut.

“Nama saya Mira*, umur saya 15 tahun. Ini adik saya Alma* yang berusia 14 dan Seemal*. Dia 13 tahun,” kata gadis yang tertua.


Tiga saudari ini berasal dari sebuah desa kecil di Myanmar, orang tua mereka masih menetap di sana.

“Orang tua kami mengirim kami pergi jauh untuk menyelamatkan kami, karena militer mengancam kami, mereka ingin memperkosa kami,” kata Alma, dan menambahkan bahwa ia dan kedua saudaranya terpaksa berhenti sekolah karena khawatir dengan keselamatan mereka.

Gudang di Kuala Langsa, Aceh Timur ini diubah menjadi penampungan sementara untuk pengungsi dari Myanmar. (© UNICEF Indonesia / 2015 / Kinanti Pinta Karana)

Alma dan kedua saudarinya adalah sebagian dari 112 anak Rohingya tanpa orang tua yang mendarat di pantai Aceh setelah kapal mereka ditolak masuk ke perairan Malaysia dan Thailand.

“Kami pikir perjalanan itu akan lancar-lancar saja,” kata Mira. Mereka awalnya berharap bisa sampai di Malaysia dimana mereka bermaksud meminta bantuan dari orang Rohingya lain yang sudah tiba lebih dulu di negara tetangga Indonesia itu. Namun kenyataan jauh dari harapan karena mereka justru terperangkap di laut selama berbulan-bulan.

 “Kami ingin sekolah, orang tua kami bilang kami harus punya masa depan yang baik tapi kami tidak bisa sekolah [di Myanmar]. Bisakah kami bersekolah di sini?” tanya Seemal, yang usianya paling muda.

Konvensi Hak Anak mewajibkan pemerintah memastikan semua anak dirawat di tempat yang aman, dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan hukum terlepas dari status mereka sebagai migran atau pengungsi. Foto ini diambil di penampungan sementara untuk pengungsi dari Myanmar di Kuala Langsa, Aceh Timur. (© UNICEF Indonesia / 2015 / Kinanti Pinta Karana)

Mungkin akan butuh waktu sebelum impian mereka terwujud. Di bawah pimpinan Badan PBB untuk Pengungsi UNHCR dan bekerja sama dengan organisasi lain seperti IOM, Organisasi Internasional untuk Migrasi, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi dan migran di Aceh dan Sumatra Utara. UNICEF sudah mengirim perlengkapan rekreasi yang bisa digunakan di ruang-ruang ramah anak dan perlengkapan hiegenis dengan alat-alat sanitasi dasar untuk mencegah penyakit.

“Kami senang di Indonesia, orang-orang [di sini] baik kepada kami dan mereka tidak mencoba menyakiti kami,” kata Mira. Ia juga berharap bisa memberi tahu orang tua mereka bahwa mereka bertiga selamat dan berada di Indonesia. Ingatan akan ibu dan ayah yang masih berada jauh di kampung halaman membuat remaja 15 tahun itu tak kuasa menahan tangis. Ia menutup wajahnya dengan kerudung dan mulai terisak. Saya menggenggam tangannya, berusaha menahan air mata.

“Saya tidak mau kembali ke Myanmar tapi saya berharap bisa bertemu kedua orang tua saya lagi,” kata Mira.

Untuk sementara, ketiga gadis remaja itu aman. Pada 20 Mei, Indonesia dan Malaysia setuju untuk menampung para pengungsi dan migran dari Myanmar dan Bangladesh.

Seorang ibu Rohingya menggendong bayinya di penampungan sementara untuk pengungsi dan migran dari Myanmar dan Bangladesh di Kuala Langsa, Aceh Timur. (© UNICEF Indonesia / 2015 / Kinanti Pinta Karana)

*Nama telah disamarkan

- Devi Asmarani

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) di stand UNICEF di acara Tsunami Expo, didampingi oleh Koordinator Kantor UNICEF Banda Aceh Umar bin Abdul Azis (kedua dari kiri) dan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson. ©UNICEF Indonesia/2014/Devi Asmarani

Seorang anak melihat foto-foto anak-anak yang hilang di Pusat Layanan Anak yang didukung oleh UNICEF di kamp pengungsian TVRI. Orang tua yang kehilangan anak mereka dapat mendaftarkan foto dan detail anak mereka di pusat layanan tersebut.  © UNICEF/NYHQ2005-0507/Donnan

Jika seorang anak dituduh melakukan kejahatan, polisi akan mencoba untuk mengatasi situasi dengan menggunakan mediasi, dan hal ini berhasil bagi lebih dari setengah dari kasus yang terjadi. © UNICEF Indonesia/2014/Achmadi

BANDA ACEH, Oktober 2014 – Sekitar satu tahun yang lalu, tiga remaja ditangkap polisi di sebuah stadion olahraga di Banda Aceh karena memukuli seorang pria berusia 21 tahun. Dua di antara mereka berusia 17 tahun, dan satunya berusia 18 tahun. Di masa lalu, mereka pasti masuk penjara karena peristiwa tersebut, namun reformasi hukum yang dimulai setelah tsunami Samudera Hindia telah merubah ini.

Mereka ditahan selama 24 jam di unit anak kantor polisi, sementara keluarga dan kepala desa mereka dihubungi. Keluarga dan kepala desa diminta datang ke kantor polisi agar semua pihak bisa bertemu dan berunding.

Proses ini dikenal sebagai proses mediasi. Catatan polisi tidak menunjukkan berapa lama proses ini berlangsung dalam kasus mereka, namun petugas mengatakan rata-rata dibutuhkan tiga sesi mediasi untuk menyelesaikan suatu kasus.

Keluarga remaja tersebut membicarakan situasi yang terjadi, dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang hukuman untuk para pelaku. Pada akhirnya, keluarga dari tiga anak laki-laki tersebut setuju untuk membayar biaya pengobatan korban dalam waktu sepuluh hari, atau menghadapi kasus pengadilan. Ketiga anak itu kemudian dilepaskan.

Sepuluh tahun yang lalu, polisi tidak memiliki mandat untuk memfasilitasi mediasi seperti ini. Pelaku anak-anak menghadapi percobaan dan hukuman penjara maksimal lima tahun. Mereka diperlakukan selayaknya orang dewasa ketika dituduh melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Namun setelah tsunami melanda daerah itu pada tanggal 26 Desember 2004, Provinsi Aceh telah mengambil langkah besar dalam berurusan dengan anak-anak yang memiliki masalah hukum.

Ajudan Komisaris Elfiana adalah salah satu yang pertama direkrut di unit perempuan dan anak-anak Polda Aceh. © UNICEF Indonesia/2014/Achmadi

Dalam kekacauan setelah tsunami, sekitar 3.000 anak-anak menjadi yatim piatu atau terpisah dari orang tua mereka. Tak lama kemudian, banyak berita yang beredar bahwa banyak dari mereka menjadi korban perdagangan manusia. Meskipun polisi sudah mulai membentuk sebuah unit khusus perempuan dan anak-anak, tsunami mempercepat terjadinya sebuah revolusi nyata yang membawa perubahan mendasar dalam seluruh proses peradilan yang berkaitan dengan anak-anak di Aceh.

Dengan bantuan dari UNICEF, polisi yang bekerja di unit baru ini dilatih bagaimana menangani anak-anak, baik sebagai korban kejahatan maupun sebagai tersangka.

"Saya diajarkan cara mewawancarai anak-anak agar tidak membangkitkan trauma yang mereka alami kembali," kata Elfiana, Ajudan Komisaris Besar Polisi Aceh, dan salah satu yang pertama direkrut di unit perempuan dan anak-anak pada tahun 2005. "Saya juga belajar bagaimana berempati dengan anak-anak untuk mendapatkan kepercayaan mereka."

Meskipun Elfiana bekerja di Banda Aceh, dia memiliki rekan di seluruh provinsi yang terlatih untuk menangani anak-anak. Dalam delapan bulan pertama tahun 2014, mereka telah berurusan dengan lebih dari 60 kasus yang melibatkan anak sebagai korban, dan 36 kasus yang melibatkan anak sebagai tersangka.

Kini, jika seorang anak dituduh melakukan kejahatan, polisi akan mencoba untuk mengatasi situasi dengan menggunakan mediasi, dan hal ini berhasil bagi lebih dari setengah dari kasus yang terjadi. Hanya kasus-kasus paling serius yang diangkat lebih lanjut, dan bahkan kemudian, kondisi untuk anak-anak pun telah membaik.

Kepala Pengadilan Negeri Jantho Ainal Mardiah di kantornya. Aceh telah menjadi perintis pada bidang pengadilan anak di Indonesia. © UNICEF Indonesia/2014/Achmadi

Bagi anak-anak yang harus diadili, ruang sidang khusus ramah anak seperti ini telah dibuat agar mereka lebih merasa nyaman. © UNICEF Indonesia/2014/Achmadi