Jadi Berita: cory rogers

Tampilkan postingan dengan label cory rogers. Tampilkan semua postingan

Di Papua Barat, bidan menjadi kunci menghentikan penyebaran HIV

Oleh Cory Rogers, UNICEF Indonesia Communication Officer

Stevlin menjalani USG di Puskesmas Sorong, Papua Barat.

Sorong: Stevlin, 32, ibu dari lima anak, berbaring di atas dipan pemeriksaan diiringi dengung mesin USG.

Tak lama kemudian, suara detak jantung mengisi ruangan. Stevlin tersenyum lebar: mendengar denyut jantung calon bayi untuk pertama kalinya merupakan pengalaman yang unik.

Untuk pemeriksaan kehamilan itu, Stevlin datang ke Puskesmas Malawei di Sorong, Provinsi Papua Barat.

“Saya harus pastikan kehamilan berjalan lancar agar bayi saya dapat lahir dengan sehat,” katanya. Kedua alisnya bertaut. Pada awal tahun 2000, Stevlin pernah kehilangan seorang anak akibat komplikasi penyakit. Kini, ia bertekad berusaha semampu mungkin untuk memastikan kesehatan sang bayi. Artinya, Stevlin harus mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, cukup beristirahat, dan menjalani pemeriksaan kesehatan—terutama HIV.

“Di Papua Barat, risiko HIV 15 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional. Menjalani tes HIV wajib bagi para ibu mengandung di sini,” kata Beth Nurlely, UNICEF Indonesia Health Officer di Papua Barat. Tanpa pengobatan, 1 dari 3 anak berisiko tertular HIV dari ibu. Namun begitu, di Indonesia, hanya 14 persen ibu yang pernah melakukan tes penting itu.

“Tingkat penularan sudah turun sampai hampir nihil dengan terapi antiretroviral,” kata Nurlely lagi. “Yang diperlukan sekarang adalah cara-cara kreatif untuk meningkatkan uji kesehatan.”

Papua menjadi yang terdepan

Sorong, kota pelabuhan sibuk di Provinsi Papua Barat, Papua*, adalah satu dari empat kota (selain Surabaya di Jawa Timur, Jakarta Barat di DKI Jakarta, dan Bandung di Jawa Barat) tempat UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menguji pendekatan baru untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak (PMTCT).

Di Papua, risiko penularan tak lagi terbatas pada kelompok-kelompok rentan seperti pekerja seks namun sudah memengaruhi populasi umum. Ibu seperti Stevlin dan bayinya pun turut terancam. Menurut para ahli, tanpa peningkatan signifikan dalam hal akses pada uji kesehatan dan pengobatan secara nasional, jumlah anak pengidap HIV akan naik dua kali lipat dalam sepuluh tahun mendatang.

Ibu mengandung dengan anak perempuannya, mengantre pemeriksaan di Posyandu Sorong, Papua Barat.

Lepas dari risiko itu, menurut Stevelin ia baru menjalani tes HIV pada tahun 2014. Saat itu, ia sudah melahirkan tiga orang anak.

“Jujur saja, saya tidak terlalu paham soal HIV, tapi saya tahu saya perlu (diperiksa),” katanya, sembari bidan mengambil sampel darah dari jarinya.

“Sekarang jadi gugup. Saya ingin cepat tahu hasilnya.”

Memberdayakan bidan

Uji cepat HIV yang dijalani Stevlin dilaksanakan oleh salah seorang bidan Puskesmas, dan hal ini adalah pencapaian besar.

“Dulu, hanya tenaga laboratorium khusus yang boleh melakukan tes,” ujar Nurlely. “Tapi, di Papua Barat, tenaga profesional yang terlatih tidak banyak sehingga justru menghambat proses pemeriksaan.”

Meyakinkan pemerintah daerah untuk melatih dan mengizinkan bidan untuk melakukan uji cepat menjadi tujuan penting dari program percobaan UNICEF di seluruh Indonesia. Di Sorong, titik kemajuan terjadi pada September 2014 ketika pemerintah daerah setuju bahwa perubahan itu memang efektif untuk meningkatkan pemeriksaan dan melindungi ibu dan anak.

Bidan di Malawei memproses tes HIV Stevlin.

“Kami berhasil meyakinkan pejabat daerah bahwa jumlah tenaga laboratorium memang tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pemeriksaan. Hasilnya, para bidan sekarang leluasa melaksanakan tugas penting ini,” ujar Nurlely.

Tiga tahun kemudian, tingkat pemeriksaan sudah naik 60 persen di kalangan ibu hamil di Sorong—atau sekitar lima kali lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Menghapuskan formulir persetujuan

Menurut Roys Fetty Mulalinda, bidan kepala di Malawei, melatih bidan agar memperlakukan pemeriksaan HIV sama seperti tes darah lain adalah kunci untuk menurunkan penularan ibu ke anak.

Sebelum intervensi UNICEF, ibu hamil diwajibkan menandatangani formulir persetujuan sebelum tes HIV dilaksanakan. Secara teori, kebijakan ini memang baik. Namun, aturan pernyataan persetujuan ternyata memberikan kesan negatif dan, menurut Nurlely, mencerminkan stigma terhadap penyakit itu sendiri yang oleh banyak orang dianggap sebagai “kutukan”.

Kini, kata Roys Fetty, berkat keberhasilan mengadvokasi pemerintah daerah, formulir persetujuan sudah dihapuskan dan tes sekarang dianggap selazim tes kesehatan lainnya. Sebagai ganti formulir itu, perempuan sekarang harus menandatangani surat menolak menjalani tes HIV dan menyatakan bahwa mereka paham risiko yang mungkin timbul bagi diri dan bayi mereka.

“Bagi setiap perempuan hamil yang datang, tes HIV pasti dilakukan,” ujar Roys Fetty. “Dari sisi kami, satu-satunya sebab tes tidak dilakukan adalah jika kami kehabisan alat uji.”

Stevlin tersenyum mengetahui ia tidak mengidap HIV.

Hibah baru Global Fund akan memungkinkan UNICEF dan Pemerintah Indonesia untuk menambah 28 kabupaten sebagai wilayah percobaan tahun depan. Hal ini akan membantu memperluas keberhasilan yang sudah dibangun di Sorong.

Namun, faktanya, empat dari setiap 10 ibu hamil masih menolak tes HIV. Untuk mengubah ini, masih dibutuhkan banyak upaya.

“Jika ingin dapat menjangkau semua ibu hamil, maka diperlukan peraturan tingkat provinsi yang pemberlakuannya lebih luas.”

Hingga saat ini, peraturan tersebut belum terwujud. Tetapi, ada harapan: di 10 dari 13 kabupaten Papua, reformasi ke arah PMTCT di tingkat daerah tengah berlangsung. Semoga, tak perlu waktu lama hingga semua ibu hamil bisa mengakses tes yang amat penting ini.

*Papua, pulau di wilayah paling timur Indonesia, terdiri dari Provinsi Papua Barat dan Papua—dua provinsi termiskin Indonesia.

Belajar untuk Bermain, Bermain untuk Belajar di Jawa Barat

By Cory Rogers, Communication Officer

Alifah bermain dengan ibu di sekolah.© Cory Rogers / UNICEF / 2017

Bogor: “Di sini, saat mewarnai harus pelan-pelan, karena Alifah suka sekali sampai-sampai tidak mau berhenti,” ujar Neng Selphia, 29 tahun, salah seorang guru di Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak (KB/TK) Aisyayah Baiturrahman, Kecamatan Leuwiliang, Jawa Barat.

Alifah yang pemalu nampak gembira saat tiba pelajaran mewarnai dan menggambar. Dari semua warna, ia mengaku favoritnya adalah warna merah.

Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Matahari bersinar terik dan udara lembap terasa panas menyengat. Bersama anak-anak usia empat tahun lainnya, Alifah duduk di lantai menikmati sarapan bubur ayam. Tak jauh darinya, ibu Alifah menunggui sang anak dengan penuh kasih sayang.

Dengan suara lantang, Neng berusaha mengarahkan anak-anak agar tidak menaiki meja. “Kata apa yang diawali huruf ‘A’?” ia bertanya. Seorang anak, satu-satunya yang menjawab di kelas itu, berseru, “Ayah!”

Hari-hari Neng di kelas sebagian besar diisi dengan kegiatan prakarya, mengajarkan anak-anak menempel kertas menggunakan lem, dan mencegah mereka berjalan-jalan ke luar kelas.

“Kami perlu lebih banyak pelatihan tentang pendekatan terhadap anak yang berbeda-beda perangainya: ada yang mudah kesal, mudah menangis, dan lain-lain,” kata Neng. Rak di belakangnya penuh dengan kertas yang sudah separuh diwarnai serta dua set blok kayu dengan warna yang telah pudar—menanti untuk diganti.

Hanya sedikit lembaga pendidikan prasekolah di Kabupaten Bogor—wilayah dengan tingkat partisipasi prasekolah terendah di Jawa—yang memiliki guru berpendidikan S1. Jumlah ini kian mengerucut untuk KB/TK yang memiliki guru dengan pendidikan sebagai guru prasekolah.

“Kami juga butuh evaluasi [kinerja sebagai guru],” Neng menambahkan.

Program Percobaan untuk PAUD

Sebagai bagian dari program tiga tahun untuk pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD)—inisiatif yang dipimpin UNICEF dan didanai IKEA—Neng dan ratusan guru lain di Bogor akan menerima pelatihan metode ajar berbasis permainan yang disesuaikan dengan usia peserta didik. Dana juga akan diberikan pada sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu perangkat ajar, membeli permainan edukatif, dan memperbaiki kondisi ruang kelas agar lebih aman bagi anak-anak seperti Alifa.

Di Aisyayah Baiturrahman sendiri, dana yang akan diberikan kemungkinan besar hendak dimanfaatkan untuk mengganti atap seng dan memperbaiki dinding yang saat ini dibuat dari bahan triplek yang ringkih. “Kalau didorong anak-anak, dinding bisa jatuh. Saya khawatir anak-anak terluka,” ucap Neng.

Program di atas akan mendukung 100 lembaga PAUD di Kabupaten Bogor dan bertujuan meningkatkan kualitas semua aspek pengajaran, “membantu guru dan orangtua menumbuhkan kemampuan sosial dan kognitif dasar yang dibutuhkan anak untuk mengembangkan potensinya,” kata UNICEF Indonesia Education Officer Meliana Istanto.

Semangat program ini adalah menanamkan pemahaman “bermain sebagai sarana belajar” bagi guru dan orangtua. Sementara, kemampuan baca-tulis sebaiknya diajarkan di tingkat TK, saat otak anak sudah lebih berkembang dan siap menerima pelajaran itu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa menerapkan pendekatan ini untuk PAUD adalah salah satu cara terbaik memastikan setiap anak punya kesempatan setara untuk berprestasi di kemudian hari.

Namun, memperkenalkan pendekatan ini pada orangtua adalah tantangan tersendiri. Menurut Misem Hidaya (pengelola 10 PAUD di Kabupaten Bogor dan bergelar S1 bidang pendidikan usia dini), orangtua justru bingung saat mendapati guru PAUD yang tidak menekankan pelajaran baca-tulis.

“Ada orangtua yang malah merasa biaya yang mereka keluarkan sia-sia,” kata Misem. Biaya yang dimaksudnya adalah SPP senilai sekitar Rp40.000 per bulan yang menunjang biaya operasional sekolah meski tidak besar. “Penting bagi kami [guru] menjelaskan bahwa PAUD berbeda dengan SD—di PAUD, pengajaran disesuaikan dengan usia anak,” katanya.

Pembelajaran sesuai usia berarti anak-anak mengikuti waktu bermain yang terarah serta menitikberatkan pada pengembangan kemampuan motorik dan sosial.

Dalam hal Alifah, Ibu Reni menceritakan bahwa ia melihat betapa kegiatan menggambar dan mewarnai bersama-sama teman sebaya membuat anaknya lebih mandiri.

“Mudah-mudahan, PAUD bisa membuat Alifah lebih pintar dan percaya diri,” tambahnya.

Harapan ini juga yang dimiliki oleh ratusan keluarga yang akan menerima manfaat program pengembangan PAUD di Kabupaten Bogor.

“Saya ingin Alifah punya cita-cita yang lebih tinggi dari saya. Sekarang saja, ia sudah lebih berani.”

Menuju Rumah Bebas Asap di Kalimantan

By Cory Rogers, Communication Officer

Bahan-bahan sederhana digunakan untuk menguji keampuhan metode pencegahan asap berbiaya murah bersama mitra di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, salah satu wilayah terdampak kabut asap.© Cory Rogers / UNICEF / 2017

Palangka Raya: Bagi warga Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kabut asap begitu mengganggu hingga terkadang sulit menemukan jalan pulang.

“Saya bekerja sebagai nelayan,” kata Ipung. Ayah dua anak bertubuh ramping ini tinggal di tepi Sungai Rungan, sekitar 40 menit ke arah hulu dari Palangka Raya. “Kabut asap mengganggu kehidupan kami; anak-anak tidak bisa bersekolah dan kami semua mengalami batuk.”

Desa Katimpun tempat Ipung tinggal terletak dekat dengan wilayah gambut yang terbakar tiap tahun dan membuat sebagian kawasan Kalimantan—yang masuk wilayah teritorial Indonesia—diselubungi kabut asap. Sejak tahun 2016, UNICEF terlibat mencari cara untuk membantu menjaga anak dan keluarga seperti Ipung aman dari asap berbau itu.

“Dulu, saat pulang saya bahkan tidak bisa menyalakan mesin perahu, melainkan harus mendayung sambil pasang telinga mendengar suara istri yang memandu,” kata Ipung. “Kadang-kadang, saya tidak bisa melihat apa-apa sehingga harus menginap di hutan.”

Peristiwa yang disampaikan Ipung tadi terjadi pada bulan-bulan menjelang akhir 2015, ketika kabut asap begitu tebal, udara sekitar berwarna kuning, dan jarak pandang sangat terbatas. Api menyambar dan pepohonan tumbang. Pada akhirnya, sekitar 4,5 juta hektare—wilayah yang kira-kira sama luasnya dengan Denmark--habis terbakar.

Ipung di depan rumahnya. © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Ratusan ribu orang harus dirawat di rumah sakit sebagai akibat pencemaran udara berat itu. Harapan hidup ribuan orang lainnya pun diperkirakan menjadi lebih singkat. Namun, dampak terburuk dialami oleh anak-anak; paru-paru dan organ dalam lain mereka masih berkembang, sementara mereka juga yang rata-rata menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan dibandingkan orang dewasa.

“Selama berbulan-bulan selama masa kebakaran hutan anak-anak terpapar pencemaran udara beracun. Pada masa itu pula proses belajar mereka terhenti karena sekolah terpaksa ditutup sementara,” kata Richard Wecker, Spesialis Penurunan Risiko Bencana UNICEF Indonesia.

“Berlangsung bertahun-tahun, peristiwa ini mengakibatkan akumulasi dampak pada kemampuan anak untuk bertahan hidup, belajar, dan bertumbuh kembang, selain mereka mewarisi lingkungan yang rusak.”

Melihat semua kerusakan ini, menurut Ipung, menghentikan asap seharusnya tidak rumit.

“Di musim kering, jika hujan tidak turun, api terus menyala,” katanya, sementara tetangganya yang juga nelayan meluncur masuk dengan perahu ke badan sungai membawa sekitar 30 ekor ikan. “Nah, karena kita tidak bisa menciptakan hujan, maka api yang harus dihentikan. Begitu saja.”

Mengurangi Bahaya

Sebenarnya, Ipung benar. Mencegah api adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kabut asap.

Namun, sementara Pemerintah Indonesia berupaya menghentikan kebakaran lahan penyebab kabut asap (khususnya kebakaran di rawa gambut dengan kandungan karbon tinggi dan diperkirakan menjadi penyebab 90% kebakaran di tahun 2015), keluarga-keluarga—terutama anak-anak—harus dilindungi dari asap berbahaya.

“Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan antara paparan terhadap sedikit partikel asap dengan awal penyakit pernapasan kronis, kematian, keterlambatan perkembangan, dan risiko kesehatan lain pada anak-anak,” Wecker menjelaskan.

Anak-anak desa Katimpun, Palangka Raya, menderita akibat kabut asap yang timbul setiap beberapa waktu dan mengancam kesehatan serta pendidikan mereka. © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Dibandingkan dengan, misalnya, asap pembuangan yang sistem pengendaliannya sudah cukup berkembang, risiko paparan kabut asap belum dipahami dengan baik. Ancaman kabut asap terhadap kesehatan masyarakat baru timbul dalam beberapa dasawarsa terakhir, dan berbagai penelitian jangka panjang masih terus dilakukan.

Wecker menambahkan, “Mengingat dampak paparan kumulatif asap belum diketahui secara lengkap, upaya menurunkan risiko bahaya menjadi amat penting.”

“Namun, kita tahu bahwa anak-anak adalah kelompok paling rentan terhadap dampak kabut asap. Untuk itu, solusi harus bermula dari rumah dan sekolah—dua tempat paling utama dalam kehidupan mereka.”

Ruang aman tanpa menelan biaya tinggi?

Tujuan intervensi UNICEF adalah mengembangkan cara praktis untuk memastikan ruangan bebas dari asap—panduan yang terjangkau dari segi biaya, dapat disebarluaskan, dan menarik bagi warga. UNICEF juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia unuk mempelajari dan mendokumentasikan standar minimal pencemaran udara di dalam ruangan.

Dalam upaya di atas, UNICEF bekerja sama dengan mitra setempat Ranu Welum Foundation, sebuah LSM di Palangka Raya. Didirikan tahun 2015, Ranu Welum awalnya berfokus pada budaya lokal dan media, namun seiring dengan memuncaknya krisis kabut asap, perhatiannya pun berkembang dan kini meliputi kesiapan menghadapi kabut asap.

Terletak hanya 20 menit ke arah selatan dari Katimpun, kantor Ranu Welum juga berfungsi sebagai ‘rumah singgah kabut asap’ dan mampu menyaring butiran terkecil paling berbahaya sekalipun dari kabut asap.

Seorang anggota tim dari Big Red Button membantu menyempurnakan desain pintu anti-kabut asap di kantor Ranu Welum, Palangka Raya. © Cory Rogers / UNICEF / 2017

“Peralatan anti-kabut asap di sini adalah sarana pendidikan yang luar biasa,” kata Emmanuela Shinta, pendiri Ranu Welum. “Namun, harganya mahal, sehingga tidak bisa dibuat sendiri oleh warga setempat.”

JP Wack, konsultan teknis UNICEF, memimpin tim penguji mutu udara yang terdiri dari perwakilan PulseLab Jakarta, Ranu Welum, Big Red Button yang berbasis di Singapura, Kopernik, dan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Bersama-sama, mereka berupaya menemukan sarana paling sederhana dan terjangkau untuk mencegah kabut asap mencemari bagian dalam rumah.

Sebanyak dua rumah dipilih sebagai tempat uji coba—satu rumah kayu di desa Ipung dan satu rumah beton di kawasan kota.

“Di kedua model rumah, kami mencatat celah-celah yang memungkinkan udara luar masuk agar kami tahu bagian mana yang perlu ditutup,” jelas Wack. “Setelah itu, kami membeli bahan yang dibutuhkan di toko material setempat dan mulai bekerja.”

Total biaya material—barang sederhana seperti palu dan lembaran plastik—adalah sekitar Rp350.000 (setara 26 USD), kata Wack lagi. “Sedikit di atas biaya ideal yang kami harapkan, tapi masih masuk akal.”

“Untuk menentukan seberapa efektif desain kami dalam membuang butiran beracun di udara, kami melakukan simulasi kabut asap di satu ruangan dengan cara membakar kayu. Setelah itu, memanfaatkan alat pemantau mutu udara, kami melihat apakah ada perubahan level racun setelah kipas dan alat saring digunakan.

Menurut Wack, “Solusi ini cukup berhasil membuang butir-butir partikel yang sangat halus. Tapi, tantangan di rumah kayu jelas lebih besar ketimbang rumah beton di Palangka Raya, karena suhu menjadi sangat panas jika semua celah ruangan ditutup.”

Musim kering telah tiba kembali. Kondisi kebakaran hutan, sementara itu, membaik. Eksperimen UNICEF membuat ruangan bebas dari asap dengan biaya rendah berhasil menjawab kebutuhan saat ini. Tantangannya sekarang adalah menyempurnakan model awal yang sudah dikembangkan dan mendorong pemanfaatannya oleh warga—tugas yang menanti pada tahap berikutnya dari intervensi UNICEF untuk mencegah risiko bahaya akibat asap.

“[Upaya] ini bukan hanya untuk Palangka Raya,” ujar Shinta dari Ranu Welum (tampak pada foto di bawah) selepas pertemuan dengan UNICEF dan perwakilan pemerintah daerah tentang mengurangi dampak kabut asap.

“Upaya ini adalah awal gerakan membangun kesadaran di seluruh provinsi.”

Emmanuela Shinta dan perwakilan UNICEF Richard Wecker dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan dari pihak pemerintah. © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Kampanye Nasional Imunisasi Campak-Rubella Dicanangkan

Oleh: Cory Rogers, Communications Officer

Anak-anak bermain di luar sekolah sebelum peluncuran kampanye imunisasi Campak Rubella di Sleman, Yogyakarta. Program imunisasi adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk membuat Indonesia bebas Campak dan Rubella pada 2020 © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Yogyakarta: Pekan ini di Yogyakarta Pemerintah Indonesia mencanangkan insiatif imunisasi, yang terbesar sejauh ini, dengan target memberikan vaksin campak dan rubella (MR) pada 35 juta anak di Jawa pada akhir bulan. Untuk provinsi-provinsi lain di luar Jawa, kampanye ini ditargetkan menjangkau 35 juta anak pada bulan Agustus dan September 2018.

Peluncuran kampanye yang dilaksanakan di sekolah MTs Negeri 10 Sleman, Yogyakarta, diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. “Ini namanya menjaga anak,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di hadapan ratusan warga yang hadir di sekolah Yaitu membuat anak anak kita tetap sehat. “Dan ini adalah tugas setiap orang tua, dan juga tugas dari negara.”

Presiden Jokowi menyempatkan diri duduk di salah satu ruang kelas bersama para murid yang menanti giliran vaksin. Vaksin MR diberikan pemerintah kepada anak antara usia 9 dan 15 tahun tanpa dipungut biaya dan akan dijadikan salah satu rangkaian imunisasi rutin. Pemerintah ingin mencapai tingkat jangkauan 95 persen di akhir September 2018 dan menghapuskan kedua penyakit pada 2020 © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Seorang anak perempuan mendapat vaksin MR. Vaksin ini mencegah kedua penyakit dan digunakan oleh lebih dari 141 negara di dunia. Setelah diberikan di sekolah-sekolah pada bulan Agustus, lokasi pemberian vaksin akan berpindah ke tingkat posyandu dan puskesmas pada bulan September © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Grace Melia, pendiri komunitas daring Rumah Ramah Rubella untuk para orangtua, bicara soal tantangan merawat putrinya, Aubrey, yang terlahir dengan Sindrom Rubella Kongenital (SRK) yang cukup berat. Rubella, yang hanya menimbulkan gejala ringan pada anak-anak dan orang dewasa, dapat berakibat fatal apabila menginfeksi ibu hamil. Penyakit ini dapat mengakibatkan keguguran ataupun SRK yang mengganggu pertumbuhan janin dan menyebabkan cacat jantung bawaan, kerusakan selaput otak, katarak, gangguan pendengaran, dan keterlambatan perkembangan © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Dari kiri ke kanan; Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Budaya Puan Maharani, dan Menteri Kesehatan Nina Moeloek berbincang dengan tiga murid di akhir acara peresmian kampanye. Sebagian besar sekolah di Indonesia setuju untuk memberikan imunisasi. Namun, di sebagian kecil kelompok masyarakat, kekeliruan informasi menyebabkan vaksin dianggap haram, atau dilarang menurut Islam. UNICEF bekerja sama erat dengan Pemerintah untuk menanggulangi mitos yang beredar ini menggunakan strategi penjangkauan dan menonjolkan kalangan Muslim yang secara luas menerima imunisasi © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Dengan INFOBIDAN, Memberdayakan Bidan Indonesia

Oleh: Cory Rogers, Communication Officer, UNICEF Indonesia

Dua bidan menunjukkan cara mengakses informasi di situs INFOBIDAN.

website. © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Jawa Timur: “Dengan INFOBIDAN, data ada di tangan kita!” Sri Utami, bidan desa di Jawa Timur, berseru lantang agar suaranya bisa terdengar di antara keriuhan di sekitarnya.

Tak jauh dari tempatnya berada, tujuh perempuan memimpin yel-yel. “INFOBIDAN, yes! INFOBIDAN, yes!” Sorakan mereka hendak menggugah semangat 100 bidan lain yang berkumpul untuk mendaftar sebagai pengguna aplikasi ponsel itu.

INFOBIDAN adalah bentuk teknologi kesehatan nirkabel (mHealth tech) yang diluncurkan UNICEF dan Pemerintah Indonesia pada 2012 untuk memberdayakan bidan. Dengan memanfaatkan

pertumbuhan penetrasi ponsel di Indonesia yang terus meningkat, teknologi ini hendak membantu memberikan informasi pada bidan mengenai cara terbaik melindungi kesehatan bayi sejak lahir hingga 1.000 hari pertama kehidupan—pada masa penting ini, sampai dengan 1.000 simpul saraf baru terbentuk setiap detiknya. Kecepatan perkembangan ini tidak akan terulang lagi dalam kehidupan seseorang.

Inilah fase terpenting bagi kita memastikan kesehatan dan asupan gizi anak-anak. Kesehatan yang prima adalah prasyarat bagi perkembangan otak yang baik. Menargetkan bidan sebagai pengguna, INFOBIDAN memberdayakan mereka yang punya peran penting memastikan setiap anak bisa mewujudkan potensinya.

“Indonesia memiliki sekitar 100.000 bidan. Mereka berada di garis depan layanan kesehatan bayi dan mendukung perkembangan anak. Bidan siap dipanggil 24 jam sehari dan bertanggung jawab mengelola unit-unit Posyandu yang setiap bulan menimbang, memeriksa, dan memantau tumbuh kembang ribuan anak,” Rizky Syafitri, UNICEF Communication for Development Specialist, menerangkan. “Berkat INFOBIDAN, informasi penting seperti pemberian ASI, imunisasi, dan cara mengatasi diare bisa langsung disampaikan kepada para ibu baru.”

“Dalam sistem kesehatan di Indonesia, peran bidan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan kesehatan anak,” lanjut Rizky. “Tapi, bagi banyak bidan, terutama yang berada di desa dan wilayah terpencil, kesempatan mendapatkan pelatihan ulang tidak banyak. Akibatnya, kadang mereka susah mengingat informasi kesehatan penting untuk ibu hamil, bayi, dan balita.”

Rizky menambahkan, “Celah inilah yang dicoba dijawab oleh INFOBIDAN.”

Melalui INFOBIDAN, UNICEF dan para mitranya mengirim pesan SMS secara teratur serta mengelola pusat data daring yang bisa diakses menggunakan ponsel. Tujuannya adalah memastikan bidan memiliki pengetahuan yang selalu segar dan terkini. Konten SMS maupun situs diambil dari Facts for Life, terbitan yang berisi informasi dasar kesehatan anak dan dikelola UNICEF, World Health Organization (WHO), dan mitra PBB lain. Sejauh ini, INFOBIDAN memberikan hasil yang menggembirakan.

Sri, yang mendaftar sebagai pengguna pada bulan Desember lalu, mengatakan akses informasi yang mudah betul-betul mengubah kemampuannya melayani ibu dan balita.

“Dulu, para ibu susah diyakinkan agar menuruti saran kami. Dengan adanya aplikasi ini, bidan bisa menunjukkan bahwa nasihat kami datang dari sumber Pemerintah dan UNICEF sehingga para ibu pun langsung yakin,” kata Sri.

Seorang ibu menyiapkan bayinya untuk ditimbang di Posyandu di Ngawi, Jawa Timur.

© Cory Rogers / UNICEF / 2017

Bidan lain, Wiyati, mengatakan INFOBIDAN turut mengubah sikap ibu terhadap ASI.

“Sekarang, ibu bekerja paham bahwa mereka bisa memompa ASI untuk diberikan kemudian pada bayi, dan betapa pentingnya menghindari susu formula terutama selama enam bulan pertama. Pengetahuan ini sangat diperlukan karena kita tahu ASI membantu melindungi bayi dari alergi,” kata Wiyati.

Wiyati adalah satu dari dua bidan yang baru-baru ini dilatih oleh UNICEF. Dalam waktu hanya lima bulan, dari area kerjanya di Jawa Timur Wiyati berhasil merekrut sekitar 300 bidan sebagai pengguna INFOBIDAN. Keberhasilan ini memberikan pesan optimis bahwa INFOBIDAN bisa menyebar melalui jaringan formal dan nonformal bidan, dibantu oleh dukungan strategis.

Sejak INFOBIDAN pertama kali diperkenalkan dalam fase percobaan, kini total sudah ada 20.000 bidan pengguna aplikasi. Pemerintah dan UNICEF diharapkan bisa meningkatkan jumlah pengguna secara signifikan hingga ke seluruh Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Bidan Sri sangat percaya bahwa semua bidan bisa mengambil manfaat dari aplikasi ini.

Dibimbing seorang bidan, anak-anak di Ngawi, Jawa Timur, mencuci tangan sebelum makan.

“Kami dulu mengandalkan konseling dan selebaran, yang seringkali lalu habis. Orangtua juga tidak selalu memercayai informasi itu,” kata Sri.

“Sekarang, kami tinggal menyalakan ponsel dan bisa langsung menunjukkan sumber informasi kepada para ibu,” tambahnya. “Dampaknya besar sekali.

Ratu Silvia dari Swedia menyoroti pentingnya anak-anak Indonesia

Oleh Cory Rogers: Communication Officer, UNICEF Indonesia

Ratu Silvia saat kunjungannya ke Indonesia pada 24 Mei 2017, menerima “Peta Mimpi” yang berisi cita-cita sembilan anak. © Cory Rogers/UNICEF / 2017

Jakarta: Di antara penduduk yang padat di Manggarai, Jakarta Selatan, siswa kelas lima bernama Ikhsan berseru, “Saya ingin jadi orang Indonesia pertama yang sampai di bulan!”

Di dekatnya, duduk Yang Mulia Ratu Silvia dari Swedia. Kehadiran Ratu Silvia pastilah tampak menonjol di lingkungan kumuh itu, tempat banyak anak tidak memiliki surat-surat kependudukan sehingga tak bisa mendaftar ke sekolah dasar—terlebih lagi meraih gelar di bidang astrofisika.

“Saya ingin jadi astronot!” Ikhsan masih berceloteh, bercampur bahasa Inggris yang

belum fasih. “Tapi, di sini, tidak banyak anak yang tahu astronomi.”

Ikhsan berlatih tarian “Jati-Jati” sebelum menyambut kedatangan Ratu Silvia.

Bagaimana, ya, Ratu Silvia bisa membantu anak sepertinya mewujudkan mimpi? Dan apa yang bisa dilakukan Indonesia?

“Kalian sudah punya satu hal yang terpenting,” Ratu Silvia memberi semangat pada Ikhsan dan delapan orang anak lain dari Komunitas Jendela—kelompok yang dibentuk sebagai wadah aman bagi anak-anak dan pemuda berkumpul ditengah impitan kemiskinan dan perilaku geng di Manggarai.

“Dan mimpi itulah yang paling penting,” Ratu Silvia melanjutkan.

Kunjungan ke Manggarai yang diselenggarakan UNICEF adalah bagian dari rangkaian acara kenegaraan Raja Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia dari Swedia ke Indonesia pada bulan ini. Usai menemui anak-anak, rombongan kerajaan kemudian menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat pemerintah Indonesia dan UNICEF. Salah satu tujuan kunjungan resmi ini adalah mempererat kerja sama Pemerintah Indonesia dan Swedia dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap anak. Kunjungan diadakan sebagai pendahuluan sebelum kedua negara bertemu kembali pada bulan Juli di markas PBB di New York.

Mengakhiri kekerasan, menghidupkan mimpi

Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberi anak seperti Ikhsan ruang bagi bertumbuhnya mimpi mereka. Langkah pertama adalah mengatasi dampak negatif kekerasan yang kian lama akan kian bertambah, baik di sekolah maupun di rumah.

Saat ini, telah banyak studi yang mempelajari kaitan antara kekerasan dan tumbuh kembang anak. Paparan kekerasan fisik dan/atau psikis yang terus menerus bisa sangat merusak perkembangan fisik, psikologis, kecerdasan, dan perilaku anak.

Anak yang berasal dari lingkungan yang penuh kekerasan juga berisiko mengalami masalah kesehatan dalam kehidupannya kelak, seperti kecanduan alkohol, penyakit jantung, bahkan diabetes. Sebuah studi memperkirakan bahwa, di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, kekerasan terhadap anak merugikan pemerintah hingga dua sampai tiga persen dari PDB.

Secara global, Swedia adalah negara terdepan dalam upaya mengatasi permasalahan ini. Swedia merupakan negara pertama yang melarang hukuman fisik pada anak pada tahun 1979 dan secara konsisten menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas rencana pembangunan berkelanjutan di berbagai forum internasional.

Sebagai warga negara, Ratu Silvia telah meminkan peran penting. Yang Mulia Ratu mendirikan World Childhood Foundation pada tahun 1999 untuk melindungi hak anak memiliki “masa kecil, rasa aman, kebahagiaan, kesempatan bermain, dan rasa ingin tahu terhadap kehidupan.” Organisasi ini kini hadir di puluhan negara dan berkiprah membantu anak-anak yang paling rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Ratu Silvia menyimak penjelasan anggota Komunitas Jendela yang tengah menceritakan mimpi dan cita-citanya. © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Indonesia pun terus memperkuat upaya yang sama.

Tahun lalu, Indonesia bergabung dengan kerja sama global mengatasi kekerasan terhadap anak, Global Partnership to End Violence against Children, dan bersama Swedia turut berkomitmen mempercepat pengakhiran semua bentuk kekerasan terhadap anak—termasuk seksual, fisik, psikis, dan penelantaran—sebagai bagian Agenda 2030. Baik Indonesia maupun Swedia berinisiatif melaporkan kemajuan di negara masing-masing dalam forum SDG Agenda pada bulan Juli di New York. Kedua negara juga bersama-sama akan menajdi penyelenggara rangkaian acara tambahan bertema pencegahan kekerasan terhadap anak.

Di indonesia, mengatasi kekerasan berarti juga menghadapi isu seperti perundungan (nyaris sepertiga anak Indonesia menyatakan mereka mengalami perundungan di sekolah) dan pernikahan anak (360.000 anak perempuan dinikahi setiap tahunnya), serta faktor-faktor dasar yang menyebabkan seorang anak rentan terhadap hal-hal ini; misalnya lebih dari seperempat anak di bawah usia empat tahun tidak memiliki akta kelahiran, dan tanpa data mereka pun rentan mengalami penjualan anak dan eksploitasi.

Mendengarkan Suara Anak dan Pemuda

Tahun lalu, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020. Strategi Nasional disusun berdasarkan data dan wawancara dengan ribuan anak di seluruh Indonesia mengenai topik-topik terpenting bagi mereka.

Pernilla Baralt, Sekretaris Negara untuk Menteri bidang Anak-anak, Lansia, dan Kesetaraan Gender Swedia, memuji upaya pemerintah menghadirkan sudut pandang anak-anak di acara pertemuan resmi berjudul “Global Collaboration to Fight a Global Epidemic: Indonesia and Sweden are Ending Violence against Children.”

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Olof Skoog, Perwakilan Tetap Swedia untuk UE; menteri, wakil menteri, dan para ahli bidang perlindungan anak dari Swedia dan Indonesia; serta Gunilla Olsson, UNICEF Representative di Indonesia yang bertindak sebagai moderator pertemuan.

“Kita tahu dampak [kekerasan] terhadap perkembangan anak... kita harus terus mengumpulkan data untuk meyakinkan pihak-pihak yang masih skeptis,” kata Baralt.

“Namun, melibatkan anak-anak itu sendiri sangat besar artinya. Tanpa pandangan mereka, kita tidak akan bisa menyelesaikan hal ini [mengakhiri kekerasan terhadap anak],” tambahnya.

Bagi UNICEF Indonesia, pelibatan anak dan pemuda senantiasa menjadi prioritas penting. Pada tahun 2015, UNICEF mendukung Indonesian Youth on Violence against Children Network (YNVAC)—koalisi kelompok pemuda anti-kekerasan—menjadi mitra resmi pemerintah dalam isu ini.

Tahun ini, YNVAC mengadakan serangkaian pelatihan kepemimpinan untuk 60 pemuda di pusat-pusat kota yaitu Makassar, Surabaya and Banda Aceh—tiga kota yang marak dengan kejadian perundungan dan kekerasan di sekolah. Ke-60 peserta yang dilatih masing-masing berkomitmen melatih 50 orang muda berikutnya untuk menjadi penggiat gerakan ini di tempat mereka Dengan jumlah total 3.000 anak muda, diharapkan kesadaran menghentikan kekerasan di kalangan pemuda bisa digalang secara lebih luas.

Koordinator YNVAC Ravio Patra, yang juga hadir dalam pertemuan resmi Swedia-Indonesia, memberi contoh dari dialog yang idealnya terjadi antara pemuda dan pemerintah—hal yang sama-sama diinginkan oleh pemerintah kedua negara.

Ravio menyuarakan perlunya lebih banyak peluang bagi pemuda berinteraksi secara mendalam dengan pemerintah mengenai hak-hak anak. “Kami ingin membantu. Kami bekerja dalam jaringan dan di masyarakat, menyebarkan pesan anti-kekerasan dan perlindungan anak.”

Langkah ke depan

Dengan komitmen mempercepat pengakhiran kekerasan terhadap anak, Indonesia dan Swedia diposisikan sebagai pionir global dalam upaya menjadikan perlindungan anak sebagai intisari agenda pembangunan berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia sadar bahwa masalah ini sangat besar,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Yohanna Susana Yembise. “Kekerasan tidak hanya berdampak buruk terhadap perkembangan emosi, kecerdasan, dan fisik anak. Melemahkan anak-anak sebagai sumber daya kita yang paling berharga berarti juga merusak potensi pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia di masa depan,” tambahnya.

Sekretaris Negara Swedia Pernilla Baralt setuju dengan hal ini dan berkata bahwa kemitraan Indonesia-Swedia akan membawa banyak manfaat untuk anak-anak.

“Melalui pertemuan ini, pertemuan bulan Juli nanti di New York, dan satu pertemuan lagi untuk membahas solusi di Stockholm adalah peta jalan kita,” katanya. “Tentu, dalam prosesnya, banyak hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.”

“Saya yakin, Pemerintah Indonesia dan Swedia merasa sudah mengambil langkah awal, dan kita tidak akan berhenti sampai ada hasil yang dicapai.”

Kemitraan kuat antara anak, pemuda, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lain, memang merupakan kunci mengakhiri kekerasan terhadap anak.

Jadi Berita

Trading dan Investasi

ad1

Iklan Gratis

Di Papua Barat, bidan menjadi kunci menghentikan penyebaran HIV

Belajar untuk Bermain, Bermain untuk Belajar di Jawa Barat

Menuju Rumah Bebas Asap di Kalimantan

Kampanye Nasional Imunisasi Campak-Rubella Dicanangkan

Dengan INFOBIDAN, Memberdayakan Bidan Indonesia

Ratu Silvia dari Swedia menyoroti pentingnya anak-anak Indonesia

ad2

Chord dan Lirik

Explore Indonesia

Paling Viral

Berita Bisnis

Biodata Viral

ad3

Berita Terkini

ad4

Mengenai Saya

Label