Jadi Berita

- Devi Asmarani -

Marta Santos Pais (baris dua, kelima dari kanan) bersama representatif beberapa lembaga pemuda di Indonesia.

Jakarta, 3 Maret 2015 - Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang Kekerasan terhadap Anak, Marta Santos Pais, mendesak Indonesia untuk mengambil peran utama dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak di wilayahnya.

Selama berkunjung ke Jakarta pada tanggal 23-28 Februari, Ibu Marta mengamati bahwa negara ini telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap anak. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk membuat upaya tersebut lebih efektif, ucapnya setelah bertemu dengan beberapa Menteri, anggota parlemen, perwakilan masyarakat sipil, UNICEF dan badan PBB lainnya.

"Melalui kunjungan ini saya merasa bahwa Indonesia sudah siap untuk langkah berikutnya. Dalam pertemuan saya dengan berbagai pejabat pemerintah, saya merasakan kemauan yang sangat kuat untuk mengatasi masalah ini."


Selama kunjungannya, Ibu Marta bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan anggota parlemen Ledia Hanifa. Dia juga bertemu dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pemuda, serta memberikan ceramah di Universitas Indonesia.

Ia meminta pemerintah untuk mematangkan Strategi dan Rencana Aksi Nasional tentang kekerasan terhadap anak-anak untuk lebih memperbaiki undang-undang dan koordinasi antar-pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak sehingga dapat diimplementasikan di semua tingkat pemerintahan dari nasional hingga pemerintahan desa. "Dengan cara ini, Indonesia akan bergabung dengan 90 negara di seluruh dunia yang telah memiliki strategi dan rencana aksi nasional khusus untuk bidang tersebut," kata Ibu Marta.

Indonesia tidak memiliki data nasional tentang kekerasan terhadap anak-anak. Namun, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang mengalami kekerasan. Menurut Global School-based Student Health Survey (GSHS) dari tahun 2007, misalnya, sekitar 40 persen dari siswa berusia 13-15 tahun melaporkan telah diserang secara fisik oleh temannya dalam kurun waktu 12 bulan di sekolah, salah satu tingkat yang tertinggi di dunia.

Separuh dari semua anak yang disurvei pernah mengalami bullying di sekolah, sementara 56 persen anak laki-laki dan 29 persen anak perempuan di lembaga-lembaga seperti panti asuhan, pusat rehabilitasi, pesantren dan lembaga pemasyarakatan, dilaporkan telah mengalami kekerasan fisik. Hanya beberapa dari mereka yang menjadi korban kekerasan mencari bantuan profesional.

Negara ini memiliki sejumlah undang-undang yang menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (2002) dan UU Pengadilan Anak yang mulai berlaku pada tahun 2014, menaikkan usia minimum pidana anak dari 8 menjadi 12 tahun, yang telah membebaskan ratusan anak-anak dari penjara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015-2019 juga telah menjadikan perlindungan anak dari kekerasan sebagai prioritas.

Namun, Ibu Marta mencatat bahwa Indonesia masih belum memiliki larangan yang jelas tentang segala bentuk kekerasan, termasuk hukuman fisik di rumah yang masih sering dianggap sebagai suatu metode pendisiplinan anak. Indonesia perlu bergabung dengan 45 negara lain yang undang-undangnya sudah mencakup larangan kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk, tambahnya.

"Tapi mengubah hukum tidak cukup. Legislasi bukan tongkat sihir, karena ada juga sikap masyarakat yang membenarkan penggunaan kekerasan," katanya. "Kita harus mengubah norma-norma sosial tersebut menjadi sikap yang mengatakan: Kita harus melindungi anak-anak dari perlakuan buruk," tambahnya.

Ibu Marta merekomendasikan bahwa Indonesia perlu memulai debat publik nasional tentang kekerasan terhadap anak-anak, mengutip pelajaran dari negara-negara lain. Misalnya, ketika Swedia menjadi negara pertama yang melarang kekerasan terhadap anak pada tahun 1979, langkah ini disertai dengan diskusi yang intensif di seluruh negeri untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi pemahaman di antara keluarga dan masyarakat tentang dampak negatif dari kekerasan terhadap anak dan bagaimana itu dapat dicegah.

Ibu Marta menyoroti peran penting dari para pemimpin agama dalam menyebarkan informasi tentang dampak kekerasan dan masalah perlindungan anak terkait lainnya seperti pernikahan dini.

Di Indonesia, setiap tahun sekitar 500.000 perempuan menikah sebelum ulang tahun ke-18 mereka. Jika menikah dini, anak perempuan biasanya putus sekolah dan banyak yang hamil pada usia dini, sehingga meningkatkan risiko kematian akibat komplikasi kelahiran secara drastis.

"Di banyak negara, perempuan yang menikah dini sering juga menjadi korban pelecehan seksual dalam rumah tangga," katanya, menambahkan bahwa pemerintah harus menaikkan usia minimum pernikahan untuk anak perempuan dari16 menjadi 18 tahun.

Upaya efektif terhadap kekerasan harus melibatkan partisipasi orang muda, sambungnya. Selama kunjungannya, Ibu Marta juga bertemu dengan sejumlah jaringan pemuda, termasuk kelompok anti-bullying Sudah Dong, Aliansi Remaja Independen, Forum Pemuda Nasional, dan Sinergi Muda. Ia juga bertemu dengan Koalisi 18+, sebuah kelompok advokasi untuk meningkatkan usia pernikahan legal.

Dalam semua rapat yang dihadirinya, Ibu Marta juga menyatakan harapannya agar Indonesia bisa menjadi juara untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak dalam konteks diskusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang baru. Rancangan SDGs ini meliputi sejumlah target yang ditujukan untuk menghapus kekerasan terhadap anak-anak, termasuk praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak dan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM).

Marta Santos Pais diangkat menjadi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) tentang Kekerasan terhadap Anak yang pertama pada September 2009. Dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang hak asasi manusia serta keterlibatan dalam PBB dan proses antar pemerintah, ia mempromosikan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak dalam sistem peradilan, di rumah, dalam perawatan alternatif, di sekolah-sekolah dan di masyarakat. Sebelumnya, Ibu Marta adalah Direktur UNICEF Innocenti Research Centre.

- Devi Asmarani

Tina Hiluka dari Desa Muliama di Jayawijaya, Papua, bersama bayinya. Tidak seperti keempat anak sebelumnya, Tina melahirkan bayinya di sebuah Puskesmas dengan bantuan seorang bidan setelah satu minggu di rumah tunggu bersalin. ©UNICEFIndonesia/2015/Devi Asmarani

Ketika Tina Hiluka dari Desa Muliama, Papua, melahirkan anak bungsunya tahun lalu, pengalamannya sangat berbeda dengan ketika ia melahirkan keempat anak-anak lainnya.

Kali ini ia melahirkan di sebuah Puskesmas dengan bantuan seorang bidan terlatih, bukan di rumahnya sendiri dengan hanya ditemani anggota keluarganya.

"Mereka memberi saya minum ketika haus, dan juga makanan ketika saya lapar," kata Tina dalam dialek setempat. "Di rumah, tidak ada yang benar-benar bisa merawat saya seperti itu."


Seminggu sebelum ia melahirkan bayi laki-laki yang sehat, Tina tinggal di rumah menunggu bersalin Puskesmas Kecamatan Assologaima, sehingga memungkinkan dia untuk menerima layanan dasar ini. Dia juga menetap selama seminggu setelah melahirkan untuk belajar tentang cara terbaik memberikan makan dan merawat bayinya.

Seperti Tina, banyak perempuan dari daerah pegunungan provinsi ini harus berjalan selama berjam-jam dari desa-desa terpencil mereka ke Puskesmas. Hal ini mempersulit  mereka dalam memeriksakan kehamilan secara rutin dan dalam mencari layanan kesehatan bagi bayi mereka.

Tahun lalu, sebuah honai bersalin, rumah tradisional Papua yang terbuat dari kayu dan jerami, telah dibangun agar mereka bisa menginap selama minggu-minggu terakhir kehamilan dan setelah melahirkan. Di honai ini, mereka memiliki akses langsung ke bidan terlatih yang dapat memberikan perawatan jika komplikasi medis timbul selama dan setelah melahirkan. Keberadaan honai ini juga memberikan kesempatan untuk mengajarkan tentang praktik menyusui dan perawatan yang baik untuk bayi mereka.

Ini adalah salah satu inisiatif utama untuk memerangi masalah gizi di Kabupaten Jayawijaya, di mana sebagian besar penduduk tinggal di gunung tanpa akses listrik, telekomunikasi, air dan transportasi.

Terletak di Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya, Puskesmas Assologaima melayani 37.535 orang yang tinggal di 41 desa di sekitar pegunungan. Puskesmas ini adalah satu dari beberapa Puskesmas di kabupaten tersebut yang diuntungkan oleh program Maternal and Young Child Nutrition Security Initiative in Asia (MYCNSIA), sebuah program gabungan antara Uni Eropa (EU) dan UNICEF.

Uni Eropa dan UNICEF meluncurkan MYCNSIA pada tahun 2011 untuk meningkatkan gizi ibu hamil dan anak-anak di Indonesia dan negara-negara lainnya. Program ini mendukung pemerintah dalam merancang dan meningkatkan skala pelayanan gizi penting bagi anak-anak dan perempuan. Termasuk dalam hal ini adalah penguatan kapasitas petugas kesehatan dan relawan untuk memberikan nasihat kepada para ibu tentang bagaimana melindungi diri dan anak-anak mereka dari masalah gizi.

Bidan Naomi Mulait menimbang berat seorang bayi dibantu oleh relawan Wemin Wetipo di Posyandu Air Garam, kecamatan Assolokobal, Papua. ©UNICEFIndonesia/2015/Devi Asmarani

Di Indonesia satu dari sepuluh anak-anak memiliki berat badan lahir yang rendah, sering kali karena ibu mereka kekurangan gizi sebelum dan selama kehamilan. Pada tahun 2013, hampir 9 juta anak terkena stunting, atau terlalu pendek menurut usia, dan hampir 3 juta anak-anak terkena wasting, atau terlalu kurus menurut tinggi badan, karena asupan gizi yang tidak cukup dan sering terkena infeksi. Anak-anak yang kekurangan gizi akan berprestasi kurang maksimal di sekolah dan akan kurang produktif ketika dewasa, sehingga mempengaruhi pendapatan dan mempersulit mereka keluar dari lingkar kemiskinan.

Program MYCNSIA berfokus pada intervensi untuk mencegah stunting selama masa kritis 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari konsepsi hingga ulang tahun kedua anak, karena sebagian besar kerusakan yang bersifat permanen terjadi pada dua tahun pertama kehidupan seorang anak.


Menyebarkan Pengetahuan

Di Puskesmas Assologaima, bidan Regina Tabuni telah melatih sekitar 30 relawan kesehatan masyarakat, juga dikenal sebagai kader, di 20 Posyandu. Para kader diajarkan tentang praktik pemberian makan sehat bagi bayi dan anak kecil dan gizi ibu, serta dilatih tentang cara memberi nasihat kepada ibu dengan efektif. Mereka menjalankan sesi informasi dan pendidikan bulanan untuk ibu hamil dan menyusui di Posyandu dan gereja-gereja, serta melakukan kunjungan rumah untuk memberikan konseling secara individu.

"Tadinya para Ibu membuang susu pertama atau kolostrum mereka, tapi kini mereka tahu bahwa itu adalah sumber penting antibodi dan gizi," ujar Regina.

ASI eksklusif selama enam bulan sangat penting untuk menjamin pertumbuhan bayi. Banyak perempuan di pedesaan Papua yang melakukannya hanya selama satu atau dua bulan, dan memberi bayinya makanan seperti ubi atau bahkan lemak babi ketika mereka masih terlalu muda.

“Para kader menemani  ibu-ibu hamil di rumah tunggu bersalin sampai mereka melahirkan. Mereka mengajarkan cara terbaik untuk menyusui, dan memberi saran tentang cara menyiapkan makanan bergizi untuk anak mereka ketika mereka siap untuk makanan pendamping ASI,” jelas Regina. “Makanan pendamping ini bisa datang dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, serta umbi-umbian yang tumbuh di daerah sekitar.”

Iria Wantik, salah satu kader Desa Kimbim di depan rumah tunggu bersalin Puskesmas Assologaima. Iria membantu di Posyandu sekitarnya untuk memberi nasihat kepada ibu tentang praktik pemberian makan bayi dan gizi ibu. © UNICEFIndonesia / 2015 / Devi Asmarani

Sebagai seorang kader, Iria Wantik (27) dari Desa Kimbim sering mengunjungi rumah-rumah ibu hamil dan baru melahirkan di lingkungannya. Ia menimbang berat mereka di Posyandu untuk memastikan bahwa pertumbuhan mereka ideal, serta memberi nasihat tentang gizi dan kebersihan. Ia menganjurkan para ibu hamil untuk memeriksa dengan bidan setiap dua atau tiga bulan, dan agar mereka tinggal di rumah tunggu bersalin jika sudah akan melahirkan.

“Setiap Minggu setelah misa di gereja, saya berbicara tentang gizi dan kebersihan,” ucapnya.

Program MYCNSIA juga melibatkan para pemimpin agama dengan beberapa pendeta yang mengikuti program pelatihan dan menggunakan khotbah untuk membangun kesadaran masyarakat tentang praktek-praktek tradisional yang berbahaya.

Ketika mengunjungi Jayawijaya baru-baru ini, Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Olof Skoog menyoroti bahwa, "UNICEF telah menerapkan proyek dengan pemahaman penuh terhadap budaya lokal, bekerja sangat erat dengan bidan setempat, kader dan pemimpin agama."

Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson mengatakan bahwa dia sangat gembira melihat besarnya komitmen dan keterlibatan para kader dan petugas kesehatan; dampak mereka bagi kehidupan perempuan dan anak-anak; serta bagaimana layanan dasar kesehatan dan persalinan telah diperkuat.

"Seorang perempuan yang dulunya bisa meninggal akibat komplikasi karena tidak memiliki akses kepada bidan terlatih kini bisa melahirkan dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan manfaat dari sesi konseling tentang gizi anak," ucap Gunilla ketika di Jayawijaya. Dia juga menyatakan penghargaannya ketika mendengar pemerintah daerah setempat telah berkomitmen untuk meningkatkan skala program ke daerah lain di kabupaten tersebut.

- Devi Asmarani

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) di stand UNICEF di acara Tsunami Expo, didampingi oleh Koordinator Kantor UNICEF Banda Aceh Umar bin Abdul Azis (kedua dari kiri) dan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson. ©UNICEF Indonesia/2014/Devi Asmarani

Seorang anak melihat foto-foto anak-anak yang hilang di Pusat Layanan Anak yang didukung oleh UNICEF di kamp pengungsian TVRI. Orang tua yang kehilangan anak mereka dapat mendaftarkan foto dan detail anak mereka di pusat layanan tersebut.  © UNICEF/NYHQ2005-0507/Donnan