Trading dan Investasi

ad1

Iklan Gratis

Tampilkan postingan dengan label Gunilla Olsson. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Gunilla Olsson. Tampilkan semua postingan
Utamakan Anak-anak: Berinvestasi pada Anak-anak untuk Indonesia Sejahtera

Utamakan Anak-anak: Berinvestasi pada Anak-anak untuk Indonesia Sejahtera

Oleh Gunilla Olsson, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia


Anak-anak di Indonesia dapat mengalami realitas yang sangat berbeda. Bayangkan seorang anak Jakarta bernama Budi (sebelah kiri di atas infografis), lahir hari ini di daerah kumuh Bantar Gebang. Dengan awal kehidupan yang sehat, ia bisa mendapat usia 5 tahun pada tahun 2020 dan menjadi siswa SMA yang berhasil pada tahun 2030. Grace (di sebelah kanan), seorang anak perempuan muda dari pedesaan Papua akan berusia 13 tahun hari ini dan akan lulus SMA pada tahun 2020. Ia bisa mengepalai sebuah start-up tehnologi ramah lingkungan pada tahun 2030 dan kemudian menjadi salah satu pemimpin negara.

Hal di atas bisa menjadi masa depan dari semakin banyak anak-anak di Indonesia yang makmur dan berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Realitas ini memberikan hadiah untuk Indonesia di masa depan berupa banyak guru, pengusaha, dokter, pekerja sosial, insinyur, CEO dan pemimpin agama.

Masa depan Budi dan Grace juga bisa nampak sangat berbeda.

Kedua anak itu lahir dari orang tua yang miskin, memiliki kesempatan yang rendah untuk menghindari kemiskinan – seperti banyak teman-teman mereka. Hari ini, 14 juta anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional sekitar Rp 10.000 per hari dan kurang lebih 48 juta hidup dengan kurang dari Rp. 20.000 per hari membatasi kesempatan mereka untuk menjadi warga yang sehat, berpendidikan, gembira dan berhasil.

Budi memiliki kemungkinan 1 dalam 25 menghadapi kematian sebelum usia 5 tahun, dan kemungkinan 1 dalam 3 mengalami stunting (pertumbuhan terhambat) yang akan mempengaruhi kapasitas otak, ketrampilan dan pendapatan di masa yang akan datang. Grace menghadapi kemungkinan 1 dalam 6 menikah sebelum usia 18 tahun lalu putus dari sekolah dan menjadi pengantin anak lalu menjadi ibu. Kedua anak itu terpapar pada kemiskinan, gizi buruk, kesehatan buruk, pendidikan berkualitas rendah, dan kekerasan berdampak buruk bagi diri mereka, otak mereka dan ekonomi Indonesia sekarang, dan di masa yang akan datang.

Biaya yang harus ditanggung sangat mengejutkan. Diperkirakan 2-3% dari PDB wilayah Asia Timur dan Pasifik hilang setiap tahun karena kekerasan terhadap anak dan 1.7%  PDB karena perkawinan usia anak di Indonesia, menurut penelitian terakhir oleh UNICEF dan akademisi. Dalam konteks ketidaksetaraan yang meningkat, semua penyebab ini juga meningkatkan resiko keterasingan dan keterpisahan sosial yang bisa mengancam stabilitas masyarakat Indonesia.

Tetapi angka-angka ini bisa diputar balik. Ini terbukti bahwa menempatkan anak-anak sebagai hal yang utama adalah investasi cerdas untuk pertumbuhan ekonomi negara yang menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Penelitian dari Copenhagen Consensus Think Tank, misalnya, telah menunjukkan bahwa meningkatkan jumlah anak-anak yang mendapatkan akses pendidikan usia dini menghasilkan pengembalian (Return on Investment ) $33 untuk setiap dollar yang dibelanjakan.

Universitas Padjadjaran, bersama dengan Alive and Thrive dan UNICEF Indonesia, telah menemukan bahwa praktik menyusui yang baik di Indonesia akan menyelamatkan 5377 anak-anak dari kematian, penghematan Rp 3 triliun dari biaya perawatan kesehatan dan menyelamatkan dari hilangnya lebih dari Rp 17 triliun penghasilan setiap tahun dengan mencegah penyakit pada usia anak-anak dan meningkatkan kemampuan kognitif dan pendapatan dalam kehidupan selanjutnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah membuka jalur baru menuju kemakmuran dengan mengintegrasikan Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDGs) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN).  Rencana ini memasukkan tujuan global baru ini, untuk semua penduduk dan bumi ini – agar semua negara bersepakat untuk mencapainya pada tahun 2030. Pemerintah sekarang sedang bekerja menyusun sebuah Keputusan Presiden yang menguraikan langkah-langkah untuk 'melokalkan' janji-janji ini, termasuk indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan.

Kesempatan untuk mengimplementasikan Keputusan Presiden tersebut dengan alokasi anggaran yang nyata ada, contohnya melalui dana desa, yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Platform telah tersedia untuk melibatkan perwakilan masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta untuk memantau akuntabilitas dan kemajuan SDGs.

Anak-anak harus berasa di jantung reformasi yang berani ini. Ini penting bahwa data terpilah usia dan gender secara rutin dikumpulkan pada setiap indikator SDG, contohnya. Pandangan anak-anak harus diminta dalam melaporkan target-target melalui mekanisme partisipatif. Dan tidak boleh ada indikator yang dilupakan. Setidaknya 50 dari indikator SDG secara langsung mempengaruhi anak-anak dan mereka harus direfleksikan dalam perencanaan pembangunan nasional dan lokal secara menyeluruh.

Target global dari SDGs adalah target berbasis nol. Target-target ini mengharuskan pemerintah dan mitranya untuk mengambil tindakan yang tidak hanya mengurangi, tetapi menghapuskan kekerasan terhadap anak, praktik-praktik tradisional yang membahayakan seperti perkawinan usia anak dan stunting.  Tidak boleh ada kemiskinan, tidak ada anak-anak yang putus sekolah dan tidak ada keluarga tanpa air bersih atau pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Ketika dunia menunjukkan kemajuan melalui SDGs pada tahun 2030, kemajuan Indonesia akan signifikan. Dengan pertumbuhan populasi dan ekonominya, kemajuan Indonesia juga akan menggerakkan capaian secara regional dan global.

Dengan adanya peta jalan yang ambisius untuk anak-anak, jejak Indonesia akan menjadi penting bahkan lebih besar untuk kemajuan global menuju tujuan internasional.

Ini bisa menempatkan Indonesia sebagai kekuatan global untuk perubahan seperti peran Cina bagi Millennium Development Goals (MDGs). Budi, Grace dan jutaan anak-anak bergantung pada hal ini.

UNICEF Bermitra dengan Gerakan Pramuka Indonesia

UNICEF Bermitra dengan Gerakan Pramuka Indonesia

Oleh: Kinanti Pinta Karana, Spesialis Komunikasi UNICEF Indonesia

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bapak Adhyaksa Dault (keenam dari kanan), dengan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Ibu Gunilla Olsson (ketiga dari kanan), Direktur Radio Republik Indonesia Ibu Niken Widiastuti (kedua dari kanan) dan Kepala Komunikasi Bapak Michael Klaus (paling kanan) dengan Penasihat Khusus UNICEF bapak Purwanta Iskandar dan anggota Pramuka pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 26 November 2015. (© UNICEF Indonesia/2015/Santoso)

JAKARTA, Indonesia, 26 November 2015 – Kesibukan tampak di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menjelang acara yang sudah lama dinantikan: Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pramuka dan UNICEF Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama (MOU), yang ditandatangani oleh Ketua Pramuka Adhyaksa Dault dan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson pada 26 November 2015 itu membuka jalan bagi kerja sama untuk memperkuat implementasi hak-hak anak di Indonesia.

Bapak Adhyaksa mengatakan ia antusias dengan kemitraan ini. “Pramuka akan menggunakan kerja sama dengan UNICEF untuk mendorong perlindungan terhadap anak serta hak mereka untuk berekspresi.”


Perjanjian kerja sama ini akan menjadi dasar kolaborasi dalam sejumlah program termasuk Perlindungan Anak, WASH dan U-Report (© UNICEF Indonesia/2015/Santoso)

“Kami ingin bekerja sama dengan Pramuka dalam bidang seperti gaya hidup sehat, perlindungan anak, sanitasi dan kebersihan, yang merupakan prioritas dalam program nasional baru kami mulai 2016,” kata Ibu Gunilla pada acara itu.

Platform untuk partisipasi anak muda U-Report akan menjadi payung untuk melibatkan anggota Pramuka dalam topik-topik tersebut dan isu yang penting bagi anak-anak dan orang muda di Indonesia.

U-Report Indonesia ada di Twitter dan sudah memiliki lebih dari 40,000 pengikut aktif. “Memfasilitasi keterlibatan anak-anak dan orang muda dalam pembangunan negara merupakan prioritas bagi UNICEF,” kata Ibu Gunilla. “U-Report memberi mereka peluang untuk menjadikan suara mereka terdengar. Bersama dengan Pramuka kami berharap dapat meningkatkan jumlah U-Reporter secara masif.”

Sejumlah fakta tentang U-Report Indonesia (https://twitter.com/UReport_id):

  • U-Report adalah platform komunikasi berbasis Twitter yang memungkinkan UNICEF dan Pramuka untuk menjangkau mereka yang sudah mendaftar sebagai U-Reporter dan memberi mereka pertanyaan, misalnya tentang kualitas sekolah mereka atau puskesmas setempat. 
  • UNICEF mengembangkan platform ini di Uganda dan negara-negara Afrika lainnya, dan sekarang sudah ada 16 negara yang menerapkan U-Report. 
  • Dalam sebagian besar kasus hal ini dilakukan bersama dengan organisasi kepanduan setempat.

Acara penandatanganan tersebut diikuti dengan dialog live yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dengan pembicara Bapak Adhyaksa, Penasihat Khusus UNICEF Purwanta Iskandar dan Rosalita Niken Widiastuti, Direktur RRI.

“UNICEF yakin bahwa sebagai organisasi pemuda terbesar di Indonesia, Pramuka akan menjadi mitra yang luar biasa. Saya berharap bahwa bersama kita bisa meningkatkan kesadaran dan memperkuat pemahaman masyarakat akan beragam topik seperti pentingnya pendidikan anak usia dini,” kata Bapak Purwanta.

Ibu Niken menggarisbawahi peran media untuk membantu masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak.

“Media massa berperan penting dalam mendukung upaya perlindungan anak dan Radio Republik Indonesia siap membantu menyebarkan pesan serta informasi kepada publik melalui program-program kami,” kata Ibu Niken.

“Ada banyak masalah seperti kekerasan terhadap anak atau penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda, hal-hal itu sangat membuat kami khawatir. Perjanjian kerja sama ini menjadi jembatan hati antara Pramuka dan UNICEF untuk membantu mengatasi masalah-masalah ini,” kata Bapak Adhyaksa.

Tidak ada kemajuan dalam memerangi kurang gizi di Indonesia

Tidak ada kemajuan dalam memerangi kurang gizi di Indonesia

Nick Baker, Communications & Knowledge Officer

Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson berdiskusi tentang Global Nutrition Report 2014.
©UNICEF Indonesia/2015/Nick Baker

Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir ini, baik dari segi ekonomi, politik maupun teknologi, namun ada satu hal yang tidak berubah: kurang gizi.

Menurut Global Nutrition Report (GNR) 2014 yang diluncurkan Pemerintah bersama UNICEF dan mitra lainnya pada hari Senin (9/02/2015), Indonesia hampir tidak mengalami kemajuan sama sekali dalam menurunkan tingkat kurang gizi anak sejak tahun 2007. Laporan ini menilai berbagai pencapaian di bidang gizi oleh 193 negara anggota PBB.

GNR 2014 menemukan bahwa 37 persen anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita stunting, yaitu pertumbuhan fisik yang lebih pendek untuk usia mereka. Anak dari keluarga miskin di Indonesia memiliki kemungkinan terkena stunting 50 persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada pada tingkat ekonomi lebih tinggi. Namun 30 persen anak-anak dari keluarga yang berada juga terdampak oleh stunting.


Indonesia adalah satu dari 31 negara yang memiliki risiko tidak memenuhi target World Health Assembly di bidang gizi untuk tahun 2025, khususnya dalam pengurangan stunting, wasting (di mana berat tubuh seorang anak terlalu ringan untuk tinggi badan mereka), serta anaemia pada wanita usia produktif.

Di sisi lain, jutaan anak mengalami kelebihan berat badan, dan Indonesia kelihatannya juga tidak akan mencapai target global dalam mengatasi masalah ini.
Laporan GNR 2014 menjelaskan tentang “beban ganda” yang dialami Indonesia, yang mencakup masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Ketika stunting pada awal kehidupan dipadukan dengan kenaikan berat badan yang berlebihan ketika dewasa, risiko obesitas, diabetes dan penyakit kardiovaskular meningkat.

Perwakilan dari berbagai Kementerian membahas temuan yang memprihatinkan ini, dan semuanya berkomitmen untuk menangani sebab utama tingginya kurang gizi di Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Andrinof Chaniago menekankan bahwa kurang gizi adalah masalah ekonomi penting bagi Indonesia.

"Tingkat perkembangan kita akan lebih tinggi jika kita berinvestasi lebih banyak dalam memerangi kurang gizi," ujarnya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyoroti hubungan antara kurang gizi dan fenomena pernikahan anak yang masih sangat umum di Indonesia: "Jika anak perempuan menikah dan hamil ketika masih terlalu muda, bayi mereka lebih berisiko untuk lahir dengan berat badan yang rendah.”

Pemerintah berkomitmen untuk meninjau ulang undang-undang perkawinan saat ini, yang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimum untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki, tambah Ibu Puan.

Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Gunilla Olsson, mengatakan bahwa angka-angka di laporan ini adalah wake-up call bagi semua warga Indonesia.

“Kita perlu segera mengubah situasi ini, kalau tidak satu lagi generasi anak-anak akan terlahir dengan tubuh kecil dengan pertumbuhan terhambat, sehingga berprestasi kurang maksimal di sekolah, berpendapatan kecil di masa dewasa, dan kurang berkontribusi bagi ekonomi Indonesia,” cetusnya.

UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah untuk meningkatkan praktek menyusui dan memberikan makanan pendamping ASI yang terbaik; menyediakan akses vitamin dan mineral kepada anak-anak dan ibu hamil; serta menanggulangi masalah kurang gizi.

Pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) nasional pada tahun 2013, yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, donor, sektor swasta, peneliti dan PBB dalam upaya kolektif untuk meningkatkan gizi. Melalui gerakan SUN, para pemimpin nasional memprioritaskan upaya dalam berbagai bidang untuk mengatasi kurang gizi.

Di Indonesia, UNICEF adalah penyelenggara Jaringan Donor dan Negara PBB Bidang Nutrisi di bawah Gerakan SUN.


Kemakmuran Indonesia bergantung pada upaya peningkatan perbaikan gizi

Kemakmuran Indonesia bergantung pada upaya peningkatan perbaikan gizi

Anak-anak dari sebuah desa adat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.
©UNICEFIndonesia/2014/Hasan

Ada anggapan umum di Indonesia bahwa kebanyakan orang Indonesia bertubuh pendek disebabkan oleh faktor keturunan. Karena anggota keluarga dari generasi sebelumnya bertubuh pendek dan kecil, banyak orang beranggapan bahwa perawakan tinggi seseorang adalah faktor genetik diluar kendali kita.

Namun kajian ilmiah menemukan bahwa anggapan tersebut seringkali tidak benar. Ibu hamil yang bertubuh pendek dan kurus akan melahirkan bayi berukuran kecil dan kurang gizi, selanjutnya pertumbuhannya juga lambat karena mereka tidak bisa mengkonsumsi cukup makanan bergizi atau karena seringkali terjangkit diare atau penyakit menular lainnya. Anak ini akan tumbuh menjadi remaja perempuan dan kemudian menjadi ibu hamil bertubuh pendek dan kurus, menyebabkan siklus kurang gizi (malnutrisi) antar generasi terus berlanjut.


Saat ini hampir sembilan juta anak dibawah usia lima tahun di Indonesia memiliki tinggi badan yang lebih pendek untuk umur mereka, kondisi ini dikenal sebagai stunting. Kebanyakan dari anak-anak ini tidak akan mampu untuk berprestasi di sekolah karena zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan badan sama dengan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan otak. Seribu hari pertama kehidupan yakni dimana janin pertama kali terbentuk sampai dengan anak tersebut berusia dua tahun adalah masa terpenting untuk pertumbuhan otak, dan segala kerusakan yang terjadi pada masa ini kemungkinan akan menjadi permanen dan tidak dapat diperbaiki. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan memperoleh penghasilan 20 persen lebih kecil dibandingkan dengan rekan sebaya mereka yang mendapatkan gizi baik oleh karena itu akan semakin sulit untuk mengangkat keluarga mereka dari kemiskinan. Apabila tidak ada upaya untuk memperbaiki masalah ini, anak dan cucu mereka akan menghadapi nasib yang serupa.

Laporan Gizi Global 2014 menempatkan Indonesia diantara 31 negara yang tidak akan mencapai target global untuk menurunkan angka kurang gizi di tahun 2025. Data pemerintah menunjukkan 37% anak balita menderita stunting, 12% menderita wasting (terlalu kurus untuk tinggi badan mereka) dan 12% mengalami kelebihan berat badan. Penduduk miskin di Indonesia memiliki kemungkinan menderita stunting 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan mereka dari golongan menengah keatas. Namun demikian, hampir 30 persen anak Indonesia dari golongan menengah keatas juga mengalami stunting. Kesenjangan prevalensi kekurangan gizi antar provinsi dan kabupaten masih cukup lebar.

Angka-angka tersebut termasuk sangat tinggi bagi negara berpenghasilan menengah. Upaya untuk menurunkan angka kurang gizi di Indonesia sejak tahun 2007 belum menunjukkan hasil yang berarti, ini berarti jumlah anak penderita kurang gizi terus meningkat seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk.

Kegagalan untuk menanggapi isu ini akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi. Orang dewasa yang tumbuh dengan status kurang gizi tidak akan mampu untuk memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena tingkat produktivitas dan penghasilan yang lebih rendah. Faktanya, sebuah kajian ilmiah menemukan bahwa kekurangan gizi menyebabkan negara-negara di Afrika dan Asia kehilangan 11 persen dari pendapatan nasional bruto mereka.[1]

Namun permasalahan ini tidak berakhir disana. Ketika stunting dipadukan dengan pertambahan berat badan yang berlebihan ketika dewasa, risiko obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular meningkat. Situasi yang kerap kali disebut sebagai “beban ganda” masalah gizi adalah situasi dimana isu kekurangan dan kelebihan gizi terjadi pada saat yang bersamaan, realita yang semakin umum terjadi di Indonesia dimana sistem kesehatan yang ada sekarang tidak akan mampu untuk menanggulanginya. Persentase perempuan dewasa yang kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas di Indonesia berlipat ganda menjadi 33% antara tahun 2007 dan 2013, sementara diabetes dan penyakit kardiovaskular meningkat sangat pesat.

Stunting dan bentuk kekurangan gizi lainnya bukan kondisi yang tidak dapat dicegah. Investasi untuk menanggapi masalah ini dapat memberikan hasil yang sangat menguntungkan. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk mengurangi stunting di Indonesia akan menghasilkan 48 juta rupiah untuk setiap investasi 1 juta rupiah.[2]

Pemerintah Indonesia serius untuk mengurangi angka kurang gizi. Faktanya, stunting pada balita adalah salah satu dari indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2015-19. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa mereka tidak dapat mencapai hasil ini tanpa adanya upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan termasuk seluruh rumah tangga dan masyarakat.

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan yang juga dikenal dengan Scaling Up Nutrition (SUN) Movement  menyediakan kesempatan emas untuk memanfaatkan investasi dari pemerintah, lembaga PBB, donor, organisasi masyarakat dan sektor swasta secara lebih efektif. Hal ini telah meningkatkan bobot politik isu masalah gizi di tingkat nasional. Sekarang semua kabupaten/kota di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan akses bagi anak-anak, perempuan dan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan penting yang dapat mengurangi permasalahan gizi. Kemajuan dalam upaya perbaikan gizi perlu diukur; dan pihak pemerintah daerah kabupaten/kota perlu bertanggung jawab untuk hal ini.

Badan PBB UNICEF, World Food Programme, World Health Organization dan Food and Agriculture Organization dengan bangga mendukung Gerakan SUN.

Kami bekerja bersama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa keluarga di Indonesia memiliki akses untuk informasi dan konseling menyusui bagi anak mereka, untuk menyediakan vitamin dan mineral bagi perempuan dan anak-anak, dan untuk mengatasi kurang gizi ketika upaya pencegahan gagal. Selain itu, kami juga membantu upaya-upaya untuk mencegah dan mengobati penyakit yang menyebabkan kurang gizi, terutama diare, malaria, dan HIV.

Kami juga sangat prihatin dengan tingginya angka kehamilan usia remaja – 500,000 per tahun di Indonesia – karena kehamilan di usia remaja sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan kesehatan ibu dan bayinya.

Namun demikian perbaikan masalah gizi membutuhkan upaya dari banyak sektor.

Keluarga miskin kerap kali menderita kurang gizi, oleh karena itu kita berusaha untuk memperbaiki dampak terhadap status gizi dengan program-program perlindungan sosial. Kita bekerja sama dengan sektor pertanian, kelautan serta perdagangan untuk meningkatkan penyediaan sumber makanan yang bergizi dan aman, dan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi. Sektor swasta didorong untuk turut memperbaiki status gizi dan memasarkan makanan dan minuman secara bertanggung jawab, terutama ketika makanan tersebut ditujukan untuk bayi dan anak balita.

Gizi baik adalah kepentingan kita bersama dan kita perlu lebih banyak tokoh panutan di setiap lapisan masyarakat  – kepala desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, pemilik industri, selebriti, politikus dan lainya – untuk membantah pernyataan bahwa masyarakat Indonesia ditakdirkan untuk bertubuh pendek.

Dengan upaya bersama seluruh bangsa, semua anak Indonesia dapat tumbuh sehat, kuat dan cerdas sebagaimana layaknya mereka tumbuh.


(Gunilla Olsson, Perwakilan UNICEF, Anthea Webb, Perwakilan WFP, Dr Khanchit Limpakarnjanarat, Perwakilan WHO and Mark Smulders, Perwakilan FAO)





[1] Horton, S & Steckel, R H 2011. Malnutrition: Global economic losses attributable to malnutrition 1900-2000 and projections to 2050. Copenhagen: Copenhagen Consensus on Human Challenges
[2] Hoddinott, J, Alderman, H, Behrman, J R, Haddad, L & Horton, S 2013. The economic rationale for investing in stunting reduction. Maternal & Child Nutrition, 9, 69-82

Indonesia mengenang Tsunami di Aceh dan berterimakasih kepada dunia internasional

Indonesia mengenang Tsunami di Aceh dan berterimakasih kepada dunia internasional

- Devi Asmarani



Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) di stand UNICEF di acara Tsunami Expo, didampingi oleh Koordinator Kantor UNICEF Banda Aceh Umar bin Abdul Azis (kedua dari kiri) dan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson. ©UNICEF Indonesia/2014/Devi Asmarani

BANDA ACEH, Indonesia, 26 Desember 2014 – Ribuan orang berkumpul di Aceh hari ini untuk memperingati tsunami Samudra Hindia yang telah meluluhlantakan provinsi Aceh 10 tahun yang lalu. 

Banyak korban maupun tokoh-tokoh lokal dan asing yang menghadiri peringatan di Blang Padang di Banda Aceh tersebut yang menitikkan air mata ketika mereka mendengarkan puisi dan lagu yang dibawakan dengan iringan foto-foto dan video dari bencana tersebut.

Penyanyi Aceh Rafly mengajak penonton bersamanya menyanyikan lagu yang mengharukan dalam bahasa Aceh, dan penyair terkenal Taufik Ismail membacakan puisi yang mengenang gelombang tsunami yang membunuh sekitar 170.000 orang di provinsi tersebut.

“Ribuan mayat bergelimpangan di lapangan ini,” kata Wakil President Jusuf Kalla di acara tersebut. “Ada rasa bingung, kaget, sedih, takut dan sengsara. Kita semua berdoa.”

Namun bantuan yang luar biasa besarnya untuk Aceh tidak lama setelah tsunami, yang membuat hampir setengah juta warga kehilangan tempat tinggal mereka, membantu menguatkan semangat para korban yang hidup.


Kalla, yang saat itu wakil presiden di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menekankan pentingnya bantuan tanggap darurat internasional, termasuk pembagian bantuan yang cepat, pencarian korban, dan distribusi logistik.

“Tanpa bantuan internasional, tidak mungkin pemerintah dapat merehabilitasi daerah-daerah yang terdampak. Dalam 10 hari, kami mengadakan UN Summit di Jakarta, dan dalam beberapa jam di summit tersebut semua berkomitmen memberikan AS$5 milyar untuk mendanai proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh,” ujarnya. Bantuan tersebut digunakan untuk membangun kembali jalan-jalan, rumah sakit, perumahan dan mesjid, tambahnya.

Segera setelah bencana terjadi, UNICEF menjalankan peran penting dalam menyelamatkan anak-anak dari kematian dan penyakit, membantu mereka untuk bangkit dari pengalaman yang membuat trauma, membawa mereka kembali bersekolah, serta mempersatukan mereka kembali dengan orang tua atau wali mereka.

Berkat dukungan dan kontribusi keuangan dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya dari dari donor-donor individu dan korporasi di seluruh dunia, senilai AS$336 juta untuk Aceh saja, UNICEF dapat melakukan kegiatan tanggap darurat yang masif, diikuti oleh investasi strategis dalam pembangunan jangka panjang provinsi tersebut berdasarkan prinsip “Membangun Kembali dengan Lebih Baik”.

Salah satu kontribusi penting UNICEF adalah dukungan yang diberikan kepada hampir 3.000 anak yatim atau yang terpisah dari orang tua mereka. Bersama mitranya, UNICEF berhasil mempersatukan kembali sekitar 110 anak dengan orang tua mereka, dan menempatkan yang lain di anggota keluarga terdekat atau dalam panti asuhan. UNICEF juga telah berhasil mengadvokasikan perlindungan anak dari perdagangan anak.

Seorang anak melihat foto-foto anak-anak yang hilang di Pusat Layanan Anak yang didukung oleh UNICEF di kamp pengungsian TVRI. Orang tua yang kehilangan anak mereka dapat mendaftarkan foto dan detail anak mereka di pusat layanan tersebut.  © UNICEF/NYHQ2005-0507/Donnan


Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson memuji rakyat Aceh atas ketahanan mereka dan keberhasilan mereka bangkit dari kehancuran pasca bencana.

“Upaya rakyat Aceh yang luar biasa untuk membangun kembali dengan lebih baik apa yang telah dihancurkan oleh gelombang tsunami, dengan dukungan masyarakat internasional, telah memberikan hasil yang besar. Rekonstruksi berdasarkan prinsip Membangun dengan Lebih Baik telah memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh sehat, dan mengembangkan potensi mereka,” ujar Olsson.

Peringatan 10-tahun Tsunami tersebut merefleksikan pelajaran yang telah dipetik dari bencana, yang sangat penting bagi Indonesia karena lokasinya yang membuatnya rawan bencana alam.

“Tidak ada pelajaran yang lebih besar dibandingkan meninggalnya lebih dari 100.000 orang,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah, sambil menambahkan bahwa tsunami telah menyadarkan Aceh dan Indonesia akan pentingnya mitigasi bencana.

“Tsunami telah mendasari semangat Pemerintah Aceh untuk memasukkan program kebencanaan dalam RPJM kami,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, Shuya Takahashi, Kepala Kantor Kebijakan Rekonstruksi di kota Higashi Matsushima, Jepang, berbagi pengalaman kotanya setelah tsunami 2011 yang menewaskan 1.109 orang dan berdampak pada 23.000 rumah tangga. Kedua kota di Jepang dan Indonesia tersebut baru-baru ini membangun kemitraan dalam berbagi informasi dan pengalaman dalam mitigasi bencana.


“Indonesia dan Jepang telah kehilangan banyak. Mari kita upayakan agar ini tidak terjadi lagi,” katanya. 

ad2

Chord dan Lirik

Explore Indonesia